Bloggersignal.com – Kasus seorang blogger dan jurnalis Australia, Murray Hunter, kini menjadi sorotan internasional setelah ia didakwa dengan tuduhan defamasi kriminal di Thailand atas empat unggahan daring yang kritis terhadap regulator media Malaysia. Persoalan ini telah memicu perdebatan luas soal batas kebebasan berbicara, transnasional hukum, dan kolaborasi negara-negara ASEAN dalam menangani kasus konten online yang kontroversial.
Latar Belakang Kasus
Murray Hunter, seorang penulis, komentator politik, dan mantan akademisi yang tinggal di Thailand selatan, ditangkap oleh pihak berwenang Thailand pada 29 September 2025 di Bandara Suvarnabhumi, Bangkok, ketika ia hendak naik penerbangan ke Hong Kong. Ia ditahan setelah pihak Malaysia melalui Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC) mengajukan pengaduan atas empat artikel yang Hunter publikasikan di platform Substack pada April 2024. Artikel itu mengkritik MCMC, menuduh lembaga tersebut menyalahgunakan kekuasaan, memblokir situs web yang kritis terhadap pemerintah, dan melakukan intimidasi terhadap warga.
Thailand kemudian menindaklanjuti pengaduan itu, mendorong dakwaan pidana pelanggaran defamasi publikasi di bawah Bagian 328 Kitab Undang-Undang Pidana Thailand, yang masing-masing membawa ancaman hukuman hingga dua tahun penjara. Jika Hunter terbukti bersalah atas keempat tuduhan tersebut, ia bisa menghadapi hukuman maksimum hingga delapan tahun penjara dan denda hingga 800.000 baht (sekitar USD 25.000).
Meski sempat ditahan semalam sebelum dibebaskan dengan jaminan senilai 20.000 baht, paspornya disita dan ia dilarang meninggalkan Thailand hingga proses hukum selesai.
Kritik terhadap Langkah Hukum Ini
Kasus Hunter telah memicu kecaman dari organisasi internasional hak asasi dan federasi jurnalis. The International Federation of Journalists (IFJ) dan Media, Entertainment & Arts Alliance (MEAA) menilai tindakan ini sebagai bentuk transnasional repression—upaya negara asing menggunakan hukum Thailand untuk membungkam kritik terhadap lembaga pemerintahannya. Mereka menyerukan agar pemerintah Thailand segera mencabut tuduhan terhadap Hunter.
Kelompok advokasi seperti Thai Lawyers for Human Rights juga mengecam penggunaan hukum pidana yang biasanya jarang diterapkan atas dasar konten yang ditulis oleh warga negara asing tentang sebuah negara lain. Mereka menyebut kasus ini sebagai SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation), yaitu tuntutan hukum strategis yang dimaksudkan untuk menekan kebebasan berbicara melalui biaya hukum yang tinggi dan intimidasi legal semata.
Pengkritik juga menunjukkan bahwa artikel Hunter ditulis dalam bahasa Inggris dan minimal berdampak pada publik di Thailand sendiri, sehingga sangat tidak lazim penegakan hukum Thailand terhadap kasus semacam ini atas permintaan negara lain.
Reaksi Hunter dan Dampak pada Kebebasan Ekspresi
Hunter sendiri menyatakan bahwa ia tidak menyesal melaporkan kritiknya dan menganggap tuduhan ini sebagai peringatan bagi jurnalis yang bekerja lintas batas geografis. Dalam wawancara sebelumnya, ia mengatakan kasus ini menciptakan suasana ketakutan di kalangan media independen karena dapat membuka preseden penegakan hukum lintas negara terhadap kritik atau investigasi yang dilakukan oleh wartawan asing.
Sementara itu, sebagian pakar menyebut kasus ini sebagai ‘wake-up call’ bagi komunitas jurnalis di Asia Tenggara, di mana kolaborasi penegakan hukum antarnegara bisa digunakan untuk membatasi kritik terhadap lembaga pemerintah.
Eskalasi Kontroversi Internasional
Kasus Hunter memperlihatkan kompleksitas hukum modern di era digital, ketika konten daring dapat diakses lintas batas negara dan menimbulkan konsekuensi hukum di tempat yang tidak terduga. Banyak pengamat mengatakan bahwa langkah Malaysia membawa kasus itu ke Thailand menandai eskalasi baru dalam cara pemerintah dapat berkolaborasi secara legal untuk menghadapi kritik internasional.
Isu ini telah memicu diskusi hangat di media internasional tentang perlunya peninjauan ulang hukum pidana yang berkaitan dengan defamasi, serta pentingnya perlindungan bagi jurnalis dan penulis independen. Kelompok pembela hak asasi menegaskan bahwa kebebasan pers dan kebebasan berekspresi harus menjadi prioritas dalam kerangka hukum internasional, terutama di era di mana informasi menyebar tanpa batas.
Kasus Murray Hunter bukan hanya tentang seorang blogger yang menghadapi tuduhan hukum, tetapi juga menyoroti konflik antara kebebasan berbicara, hukum nasional, dan politik lintas negara di era digital. Dengan proses hukum yang masih berjalan dan perhatian global yang meningkat, hasil dari kasus ini mungkin memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap cara negara-negara ASEAN menangani kritik publik yang melintasi batas-batas nasional di masa depan.