Bloggersignal.com – Kasus penahanan seorang blogger dan aktivis hak asasi manusia di Vietnam kembali menjadi sorotan kelompok hak asasi internasional, yang menilai proses hukum terhadapnya arbitrer dan merupakan pelanggaran serius terhadap kebebasan berekspresi. Temuan ini memicu kritik global terhadap praktik hukum dan kebijakan kebebasan sipil di negara itu, terutama dalam konteks penggunaan pasal yang sangat luas di dalam undang‑undang pidana untuk menjerat pengkritik pemerintah.
Latar Belakang Kasus
Blogger yang menjadi pusat kontroversi ini, Nguyen Lan Thang, dikenal sebagai penulis dan aktivis yang secara rutin mengangkat isu‑isu sosial, termasuk perlindungan HAM dan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Thang ditangkap oleh pihak berwenang Vietnam pada 5 Juli 2022 dan kemudian dihukum selama enam tahun penjara, ditambah dua tahun masa pengawasan, atas tuduhan ‘membuat, menyimpan, mendistribusikan atau menyebarkan informasi yang bertentangan dengan negara’ berdasarkan Pasal 117 KUHP Vietnam.
Kelompok independen ahli HAM dari PBB (United Nations Working Group on Arbitrary Detention) menilai penahanan Thang adalah arbitrer dan tidak sesuai dengan standar hukum internasional. Dalam laporan resmi mereka, yang dirilis pada 2 Maret 2025, mereka mengatakan bahwa pasal yang digunakan untuk menjerat Thang sangat vague (samar‑samar) sehingga hampir bisa dipakai untuk menahan siapa saja yang menyuarakan kritik secara damai.
Temuan Kelompok HAM Internasional
Dalam laporan Opinion No. 51/2024, kelompok ahli HAM menyatakan bahwa bahasa yang digunakan dalam Pasal 117 KUHP Vietnam terlalu luas dan tidak memberikan batasan jelas kepada warga negara mengenai apa yang dianggap sebagai pelanggaran. Akibatnya, semua bentuk ekspresi yang menyentuh tema kebijakan publik atau kritik pemerintah bisa dikejar secara pidana, meskipun itu merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dilindungi oleh hukum internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang telah diratifikasi Vietnam.
Kelompok PBB juga mencatat bahwa Thang sempat ditahan dalam isolasi selama lebih dari tujuh bulan tanpa akses yang layak kepada keluarga atau penasihat hukum, yang menurut mereka adalah pelanggaran terhadap hak atas peradilan yang adil. Badan itu menyerukan agar Thang segera dibebaskan dan menerima kompensasi yang layak atas perlakuan yang diterimanya.
Respons dan Kritik Internasional
Sejauh ini, pemerintah Vietnam belum secara resmi menanggapi laporan kritik tersebut. Hal ini mencerminkan pola yang berulang di mana otoritas Vietnam menghadapi tekanan dari kelompok HAM global mengenai perlakuan terhadap aktivis dan blogger yang mengkritik kebijakan negara.
Para organisasi HAM internasional, termasuk Human Rights Watch dan Amnesty International, sebelumnya juga telah mengkritik Vietnam karena penggunaan undang‑undang terhadap ‘anti‑negara’ atau ‘propaganda’ untuk menahan kritikus secara sistematis, bukan hanya dalam kasus Thang. Tuduhan ini bukan hal baru pada periode sebelumnya, blogger lain seperti Nguyen Ngoc Nhu Quynh (Mother Mushroom) pernah dipenjara hingga 10 tahun dengan tuduhan serupa, dan menjadi simbol perlakuan keras terhadap kebebasan berekspresi di Vietnam.
Aktivis lain, termasuk Tran Van Bang dan Bui Tuan Lam, juga dilaporkan dipenjara dalam beberapa tahun terakhir karena tuduhan propaganda anti‑negara yang menurut pengamat HAM sering dipakai untuk membungkam suara kritis dan perbedaan pendapat.
Isu Kebebasan Berekspresi di Vietnam
Pengamat HAM menilai praktik penahanan terhadap blogger seperti Thang menunjukkan adanya masalah sistemik dalam penegakan hukum di Vietnam, di mana lambang kontrol sosial dipertahankan melalui pembatasan ruang publik dan media sosial. Ketidakjelasan pasal dalam KUHP memberi ruang yang sangat luas bagi aparat untuk menilai tindakan ‑ tindakan kritis sebagai ancaman terhadap negara, padahal kritik tersebut merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang diakui oleh banyak standar internasional.
Para aktivis hak asasi manusia dan kelompok internasional terus mendesak Vietnam untuk mereformasi hukum yang dianggap terlalu represif tersebut, mencabut atau merevisi pasal‑pasal yang sering dipakai untuk menahan blogger, jurnalis, dan pendukung HAM yang hanya menggunakan hak mereka atas kebebasan berekspresi secara damai.
Kasus Nguyen Lan Thang menjadi contoh terbaru dari dinamika kompleks antara pemerintahan Vietnam dan komunitas internasional soal kebebasan berekspresi. Dengan kritik dari kelompok HAM global tentang penahanan arbitrer dan penegakan hukum yang tidak adil, perdebatan HAM di Vietnam kemungkinan akan terus menjadi sorotan dunia, terutama jika respons pemerintah terhadap tekanan internasional tetap minim.